FAJARTV.CO.ID, PAREPARE – Suasana hangat menyambut kedatangan Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng dan PPI Campae, Kota Parepare, pada Jumat (11/4/2025).
Kunjungan kerja ini menjadi wadah bagi para legislator untuk menggali informasi krusial yang akan menjadi landasan pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2024.
Infrastruktur Pelabuhan Perikanan Jadi Atensi Komisi B DPRD Sulsel di Kunjungan Kerja di Parepare.
Dipimpin oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan didampingi Sekretaris Komisi Zulfikar Limolang, rombongan disambut langsung oleh jajaran pimpinan instansi terkait. Kepala Cabang Dinas Kelautan Ajatappareng, Sukmawati Gaffar, Kepala UPT BPAPL, Abdul Kadir, dan Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, Aron Arfandy, hadir untuk berdialog dan memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan.
Sekretaris Komisi B, Zulfikar Limolang, membuka diskusi dengan menyampaikan aspirasi Komisi untuk memberikan dukungan anggaran yang signifikan bagi pengembangan pelabuhan perikanan di seluruh Sulawesi Selatan.
“Harapannya, dukungan ini akan memacu pemenuhan sarana dan prasarana yang esensial bagi aktivitas nelayan dan masyarakat pesisir,” harap politisi PKB ini.
Gayung bersambut, Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, menegaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memahami secara langsung realitas yang dihadapi para nelayan.
“Komitmen kita hari ini adalah sama, mensejahterakan nelayan. Dengan melihat langsung kondisi pelabuhan, kita bisa mengidentifikasi kendala dan mencari solusi bersama,” tuturnya.
Dalam interaksi tersebut, Komisi B mencatat beberapa isu penting yang terungkap, mulai dari kebutuhan infrastruktur jalan yang memadai, fasilitas pengisian bahan bakar yang terjangkau bagi kapal nelayan, hingga keberadaan stan yang layak bagi nelayan untuk menjajakan hasil tangkapan mereka. Pemenuhan fasilitas ini diyakini akan berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1, Aron Arfandy, memaparkan cakupan wilayah kerjanya yang membawahi sepuluh pelabuhan di delapan kabupaten/kota.
“Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, termasuk fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap pelabuhan sangatlah penting. Langkah ini dianggap krusial untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat nelayan dan mendongkrak capaian PAD,” urainya.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, rombongan Komisi B yang didampingi oleh para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan peninjauan langsung ke area PPI/Pelabuhan Perikanan Ajatappareng Kota Parepare. Observasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan potensi pelabuhan. (*)
